Dasar Hukum
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
- 2. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 56).
Persyaratan
- 1. Scan KTP
- 2. Surat Pengantar dari Instansi (Kantor Instansi / Universitas)
- 3. Proposal Penelitian
- 4. Soft File Foto Berwarna
- 5. Surat Pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab terhadap Keabsahan Dokumen/Berkas yang Diserahkan
Prosedur
- 1. Pemohon melakukan login, mengisi formulir, dan mengunggah berkas persyaratan sesuai jenis izin yang diajukan melalui aplikasi web JITU di https://perijinan.banjarnegarakab.go.id.
- 2. Petugas Front Office memverifikasi kelengkapan berkas pendaftaran izin pada aplikasi web JITU. Jika persyaratan lengkap, berkas diteruskan ke Back Office. Jika tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau ditolak.
- 3. Petugas Back Office melakukan analisis dokumen perizinan melalui aplikasi web JITU. Jika berkas lengkap dan sesuai (valid), diteruskan kepada Operator Badan Kesbangpol untuk proses pembuatan rekomendasi teknis. Jika tidak sesuai, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki atau di tolak.
- 4. Operator Badan Kesbangpol melakukan kajian teknis melalui analisis dokumen, wawancara, dan/atau survei lokasi, kemudian menyusun draft Surat Rekomendasi Teknis di aplikasi web JITU untuk ditetapkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Kesbangpol. Jika tidak sesuai ketentuan teknis, permohonan akan dikembalikan atau ditolak.
- 5. Kepala Badan Kesbangpol menandatangani dan menerbitkan Surat Rekomendasi secara elektronik melalui aplikasi web JITU. Rekomendasi yang telah ditandatangani elektronik otomatis diteruskan ke Verifikator untuk direview. Jika draft rekomendasi tidak sesuai, akan dikembalikan kepada Operator Badan Kesbangpol untuk diperbaiki.
- 6. Verifikator melakukan review terhadap permohonan izin dan rekomendasi dari Badan Kesbangpol melalui aplikasi web JITU. Jika sesuai, disusun draft Surat Izin untuk diterbitkan oleh Kepala Disnaker PMPTSP. Jika tidak sesuai, dikembalikan kepada Kepala Badan Kesbangpol.
- 7. Kepala DPMPTSP menetapkan, menandatangani, dan menerbitkan Surat Izin secara elektronik melalui aplikasi web JITU. Surat Izin yang telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik akan otomatis masuk ke akun pemohon untuk dicetak mandiri. Apabila draft Surat Izin tidak sesuai, akan dikembalikan kepada Verifikator untuk diperbaiki.
- 8. Pemohon melakukan pengisian SKM di aplikasi web JITU sebagai syarat untuk dapat mengunduh izin yang telah disetujui dan diterbitkan.
- 9. Pemohon mengunduh secara mandiri izin yang telah disetujui dan diterbitkan melalui akun pemohon di aplikasi web JITU.
Informasi Biaya
Biaya Perijinan
Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
Gambar Alur
Formulir
Nama Lengkap
text
Isi sesuai dengan KTP
Nama
Wajibtext
Tempat Lahir
text
Isi sesuai dengan KTP
Tanggal Lahir
date
Isi sesuai dengan KTP
Pekerjaan
text
Isi sesuai dengan KTP
Alamat Rumah
textarea
Isi sesuai dengan KTP
Alamat Domisili
textarea
KTP
file
Alur Validasi
Front Office
6jFirst
Back Office
6jMelakukan pengecekan kesesuaian berkas persyaratan pemohon
Operator OPD
24jMelakukan analisa teknis permohonan izin
Kepala OPD
6jMenerbitkan rekomendasi teknis surat keterangan penelitian ruang lingkup kabupaten
Verifikator
6jMelakukan verifikasi final atas permohonan pemohon dan rekomendasi yang diterbitkan OPD Teknis
Kadin
3jMenerbitkan Surat Keterangan Penelitian Ruang Lingkup Kabupaten Banjarnegara